Kita Tetap Akan Mempertanyakan Kepada Gubernur DKI
 |
"Kita tetap akan mempertanyakan kepada Gubernur DKI terkait dengan implementasi dari program KJS ini," kata Ketua Fraksi Hanura, Fahmi Zulfikar di gedung DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).
Menurut Fahmi, hingga saat ini fraksinya tetap pada posisi menyetujui hak interpelasi anggota DPRD DKI terhadap Jokowi. Menurut dia, penjelasan tidak boleh diwakili oleh Dinas Kesehatan tetapi harus dari Jokowi langsung.
"Apakah gubernur tidak bisa diwakilkan oleh dinkes? Sudah 4 tahun ini masalah kesehatan di DKI. Tidak pernah terpecahkan. Kita mau tanya kepada gubernur karena dengan dinkes tidak terjawab," terang Fahmi.
Fahmi adalah salah satu dari 32 anggota dewan yang menandatangani persetujuan hak interpelasi. Yang diinginkan adalah penjaminan dari gubernur terhadap jaminan pelayanan terhadap warga yang sakit.
"Ya, saya ingin menanyakan ke gubernur harus ada jaminan dari gubernur semua orang yang ke rumah sakit, harus dirawat," jelasnya.
Dari Fraksi Hanura-PDS terdapat 5 orang yang menandatangi hak interpelasi tersebut dari 8 anggota fraksi. Kelima anggota tersebut adalah Guntur, Farel Silalahi, Dr Suprawito, Rukun Santoso, dan Fahmi Zulfikar Hasibuan.
"Sampai saat ini Hanura belum ada yang tarik tanda tangan. Sebelum ada yang jamin, kita nggak akan menarik tanda tangan," tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Andika justru mengatakan salah satu fraksi yang mencabut hak interpelasinya adalah Fraksi Hanura-PDS.
sumber: detik.com
Posted by Anggar Tombak
on 21:48. Filed under
Berita Terbaru
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
Feel free to leave a response
